KERINCI, Signalberita.com – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., resmi menyandang jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar bidang Ilmu Politik dan Sosial Budaya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Kampus IAIN Kerinci, Sabtu (21/11/2026), dengan dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Murison, jajaran pimpinan kampus, kalangan akademisi, serta sejumlah undangan.
Pengukuhan tersebut bukan sekadar pencapaian prestisius dalam perjalanan akademik Prof. Jafar. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang penyampaian gagasan kritis mengenai masa depan negara, tata kelola pemerintahan, serta pentingnya memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi dan kepentingan rakyat.
Dalam pidato ilmiahnya bertajuk “Benevolent Leviathan: Rekonstruksi Kekuasaan Negara dan Kepemimpinan Masa Depan,” Prof. Jafar mengemukakan pandangan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang kuat, memiliki kapasitas mengambil keputusan, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan publik. Namun, kekuatan tersebut harus disertai komitmen terhadap moralitas, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, ukuran kekuatan sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan birokrasi ataupun stabilitas politik. Hal yang jauh lebih mendasar adalah orientasi penggunaan kekuasaan dan sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Negara yang kuat tidak cukup hanya efektif secara administratif dan stabil secara politik; negara juga harus memiliki orientasi moral yang jelas mengenai untuk siapa kekuasaan dijalankan,” demikian salah satu penegasan dalam naskah orasi ilmiahnya.
Negara Kuat Bukan Berarti Kekuasaan Bebas Tanpa Pengawasan
Melalui konsep Benevolent Leviathan, Prof. Jafar menawarkan perspektif tentang pentingnya membangun negara yang memiliki kewenangan dan kemampuan bertindak secara efektif, tetapi tetap dibatasi oleh sistem pengawasan yang kuat.
Ia menilai, kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan harus berjalan seiring dengan keberadaan lembaga yang berfungsi mengontrol, mengoreksi, serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, negara yang kuat tidak harus identik dengan pemerintahan yang otoriter. Sebaliknya, kekuatan negara dan prinsip demokrasi justru harus saling menopang demi menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus bertanggung jawab.
“Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas untuk bertindak, tetapi juga memiliki institusi yang mampu membatasi, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut,” ungkapnya dalam naskah orasi.
Prof. Jafar juga mengingatkan bahwa negara yang berpihak pada kebajikan bukan berarti negara yang kehilangan ketegasan. Pemerintah tetap harus memiliki keberanian dalam memberantas korupsi, penyalahgunaan jabatan, kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Akan tetapi, seluruh tindakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum, prosedur yang adil, serta prinsip transparansi. Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk melanggengkan kepentingan kelompok atau melindungi kekuasaan.
Baginya, esensi negara hukum terletak pada konsistensi penerapan aturan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pihak tertentu, sebab setiap kewenangan publik harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat diuji secara terbuka.
Kepemimpinan Hebat Harus Meninggalkan Sistem yang Kuat
Selain membahas hubungan antara negara dan kekuasaan, Prof. Jafar turut menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan pemerintahan masa depan.
Ia berpandangan bahwa seorang pemimpin ideal harus mempunyai visi yang jelas, integritas, keberanian, kemampuan membaca dinamika perubahan, serta kecakapan dalam menentukan kebijakan di tengah persoalan yang semakin kompleks.
Meski demikian, keberhasilan pemerintahan tidak boleh hanya bergantung pada figur pemimpin. Fondasi kelembagaan harus dibangun sedemikian rupa agar pelayanan publik dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tetap berjalan, siapa pun yang menduduki jabatan kepemimpinan.
“Keberhasilan kepemimpinan justru terlihat dari kemampuannya membangun sistem yang tetap bekerja, menjaga kualitas pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat ketika pemimpin tersebut tidak lagi memegang jabatan,” tulisnya.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa warisan terbesar seorang pemimpin bukan hanya program yang berhasil dilaksanakan selama masa jabatan, melainkan juga sistem pemerintahan yang kuat, profesional, dan mampu berkelanjutan setelah kepemimpinannya berakhir.
Ilmuwan dan Penguasa Perlu Duduk Bersama
Prof. Jafar berharap pemikiran yang disampaikannya melalui orasi ilmiah tersebut tidak berhenti sebagai wacana di lingkungan perguruan tinggi. Gagasan itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ia memandang perlu adanya hubungan dialogis antara kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kebijakan publik tidak semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik, tetapi juga mempertimbangkan hasil penelitian, argumentasi ilmiah, serta kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
Prof. Jafar menegaskan bahwa dirinya merupakan akademisi yang mendalami ilmu politik, bukan seorang politisi. Karena itu, peran ilmuwan politik menurutnya adalah memberikan kontribusi pemikiran mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola, dibatasi, dan diarahkan agar menghasilkan manfaat bagi kehidupan bersama.
“Sungguh indah jika para pemegang kekuasaan bersedia duduk berdampingan dengan para ilmuwan, berdiskusi, dan bersama-sama menemukan jalan yang perlu ditempuh dalam menjalankan kekuasaan,” demikian pesan yang disampaikannya.
Dari Doktor Ilmu Politik UI Menuju Guru Besar
Prof. Dr. H. Jafar Ahmad merupakan lulusan doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Dalam perjalanan akademiknya, ia pernah melakukan penelitian mengenai politik dinasti dan fenomena orang kuat lokal di Provinsi Jambi.
Pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Politik dan Sosial Budaya menjadi pencapaian penting sekaligus mempertegas kontribusinya dalam pengembangan pemikiran akademik, khususnya terkait demokrasi, kekuasaan, kepemimpinan, dan tata kelola institusi publik.
Melalui gagasan Benevolent Leviathan, Prof. Jafar menyampaikan pesan mendasar bahwa negara membutuhkan kekuatan untuk bertindak, tetapi kekuatan itu harus selalu berada dalam pengawasan. Pemimpin membutuhkan keberanian mengambil keputusan, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Sementara institusi negara harus dibangun bukan sekadar untuk memenuhi struktur formal, melainkan memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Pengukuhan ini sekaligus menghadirkan refleksi bahwa masa depan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan tersebut digunakan, diawasi, dan diwariskan melalui sistem yang berkeadilan.
Sebab, negara yang benar-benar kuat bukanlah negara yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa batas, melainkan negara yang mampu bertindak tegas, terbuka terhadap pengawasan, dan senantiasa menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.(Fra)






















