JAMBI, Signalberita.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun minyak goreng merek Minyakita untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang mendapat dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di tengah masyarakat. Karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, larangan penggunaan kedua komoditas tersebut di dapur MBG bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan itu telah diberlakukan sejak awal dirinya menjabat sebagai Kepala BGN dan tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan program.
“Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” tegas Sudaryono.
Ia menjelaskan, kedua produk tersebut memiliki skema harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga kestabilan pasokan di pasar.
Oleh sebab itu, dapur penyedia makanan bergizi gratis diminta mematuhi ketentuan pengadaan bahan pangan yang berlaku dan tidak menggunakan komoditas bersubsidi tersebut.
Sudaryono juga mengajak masyarakat dan insan pers ikut mengawasi pelaksanaan aturan di lapangan. Jika ditemukan SPPG yang masih menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diminta segera menyampaikan laporan kepada BGN.
BGN, lanjutnya, menyediakan sejumlah saluran pengaduan, mulai dari surat, surat elektronik (email), hingga pesan WhatsApp untuk menerima informasi terkait dugaan pelanggaran.
“Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menyebut pengawasan penggunaan bahan baku menjadi salah satu aspek penting dalam pembenahan pelaksanaan Program MBG. Pengawasan tidak hanya menyangkut kualitas dan keamanan makanan, tetapi juga memastikan proses pengadaan bahan pangan berjalan sesuai aturan.
Ia memastikan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti agar tidak mengganggu tujuan utama penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan,” pungkasnya.(*)





















