JAKARTA-Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Rabu (3/6) malam setelah namanya dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) periode 2023–2024.
Silmy tiba sekitar pukul 22.32 WIB dengan mengenakan kemeja batik abu-abu. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu di lokasi.
Penyidik KPK saat ini tengah mengusut dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen izin tinggal, termasuk Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dugaan pelanggaran tersebut disebut berlangsung ketika Silmy masih memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada 2–3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, tim antirasuah mengamankan sejumlah pejabat imigrasi dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam jaringan pengurusan izin tinggal bagi WNA.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menyatakan bahwa lembaganya meminta Silmy bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. KPK kemudian memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berada di wilayah Jakarta sebelum akhirnya datang ke kantor lembaga antirasuah tersebut.
Dalam OTT tersebut, penyidik turut menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan meliputi empat unit mobil, sembilan unit sepeda motor, tujuh unit sepeda, uang tunai dalam mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, serta sejumlah logam mulia.
Seluruh kendaraan yang disita telah dibawa ke kantor KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pengurusan izin tinggal tersebut.
KPK kini mendalami dugaan adanya perantara yang menjembatani pengurusan KITAS dan KITAP bagi warga negara asing. Penyidik juga membuka kemungkinan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.
Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, perkara ini juga berpotensi mengungkap praktik perizinan yang selama ini menjadi pintu masuk bagi berbagai layanan keimigrasian bagi warga negara asing di Indonesia.(*)
