JAKARTA, Signalberita.com – Singapura menjadi sorotan Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan teknologi antara Washington dan Beijing. Negara tersebut di duga menjadi salah satu jalur pengiriman chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia ke China untuk menghindari pembatasan ekspor yang di berlakukan pemerintah AS.
Singapura selama ini di kenal sebagai pusat perdagangan dan distribusi chip Nvidia di kawasan Asia Tenggara. Namun, perannya sebagai pintu masuk distribusi semikonduktor canggih kini mendapat perhatian serius dari pemerintah Amerika Serikat.
Pemerintah Singapura pada Kamis mengumumkan larangan masuk terhadap Alice Huang, sosok yang di kaitkan dengan kasus dugaan penyelundupan chip Nvidia dan kontroversi yang turut menyeret nama CEO Nvidia, Jensen Huang.
Larangan tersebut berlaku sejak Februari 2026. Otoritas Singapura menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran deklarasi kepabeanan. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan Alice Huang diduga memberikan keterangan tidak akurat untuk mengecilkan perannya di perusahaan Megaspeed International.
Megaspeed merupakan perusahaan yang berkantor pusat di Singapura dan tercatat sebagai salah satu pembeli chip Nvidia terbesar di Asia Tenggara. Sejak Juni 2024, nilai pembelian chip perusahaan tersebut dilaporkan melampaui US$4,8 miliar.
Perusahaan itu di duga menjadi bagian dari jalur distribusi chip Nvidia yang berpotensi dialihkan ke China. Padahal, Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke negara tersebut sejak 2022.
Singapura Dinilai Memiliki Celah Pengawasan
Sejumlah pakar menilai Singapura memiliki beberapa celah yang berpotensi di manfaatkan dalam praktik pengalihan chip. Salah satunya adalah aturan kerahasiaan perusahaan yang dinilai menyulitkan otoritas untuk mengetahui pihak yang sebenarnya menerima barang.
Selain itu, chip yang awalnya di jual secara legal ke negara ketiga, seperti Singapura atau Malaysia, berpotensi di kirim kembali ke China melalui jalur distribusi tidak resmi.
Praktik pengalihan tersebut juga tidak selalu membutuhkan pemindahan perangkat keras secara langsung. Perusahaan-perusahaan China dapat memanfaatkan chip berteknologi tinggi melalui akses jarak jauh ke pusat data yang berada di luar negeri.
Kondisi ini membuat pengawasan terhadap distribusi teknologi semikonduktor semakin kompleks, terutama ketika transaksi melibatkan sejumlah perusahaan dan negara berbeda.
AS Keluhkan Terbatasnya Informasi
Pemerintah Singapura mengakui masih terdapat sejumlah celah dalam pengawasan pergerakan barang dan transaksi keuangan yang saling berkaitan.
Penyelidikan terhadap dugaan pengalihan chip tersebut telah berlangsung sejak Februari 2025. Namun, otoritas Amerika Serikat disebut masih mengeluhkan terbatasnya informasi yang di peroleh dari Singapura.
Di sisi lain, pemerintah Singapura menegaskan tidak menerapkan pembatasan ekspor secara sepihak berdasarkan kebijakan negara lain. Meski demikian, perusahaan yang beroperasi di wilayahnya tetap diwajibkan mematuhi ketentuan hukum dan perdagangan internasional yang berlaku.
Otoritas Singapura juga menyampaikan bahwa mereka telah meminta informasi kepada pemerintah Amerika Serikat terkait kasus tersebut sejak Juli 2025. Namun, bantuan dan informasi yang diterima dinilai masih terbatas.
Permintaan keterangan mengenai Super Micro Computer, perusahaan pemasok server asal AS yang turut dikaitkan dengan kasus ini, juga disebut belum memperoleh tanggapan memadai.
Persoalan tersebut menunjukkan semakin rumitnya pengawasan perdagangan chip AI di tengah persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China. Singapura kini berada dalam posisi strategis sekaligus menghadapi tekanan untuk memperketat pengawasan distribusi semikonduktor canggih.(*)
