JAKARTA, SIGNALBERITA.COM – Pemerintah memastikan visa haji furoda tidak tersedia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kebijakan ini mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa undangan tersebut pada tahun ini.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa satu-satunya visa yang di akui secara legal adalah visa haji resmi. “Tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu visa haji,” ujarnya.
Haji furoda atau haji mujamalah merupakan program non-kuota yang menggunakan visa undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi. Skema ini selama ini di kenal memungkinkan jemaah berangkat tanpa harus menunggu antrean panjang.
Namun, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya promosi haji instan yang beredar, terutama di media sosial. Praktik tersebut di nilai berpotensi menjerumuskan calon jemaah ke dalam penipuan maupun pemberangkatan ilegal.
Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan haji ilegal. Satgas ini akan fokus menindak berbagai modus keberangkatan non-prosedural.
Dahnil menegaskan bahwa jalur resmi ibadah haji bagi masyarakat Indonesia hanya melalui dua skema, yakni haji reguler dan haji khusus. “Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre,” katanya.
Saat ini, masa tunggu haji reguler berkisar sekitar 26 tahun, sementara haji khusus sekitar enam tahun. Pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata kelola haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya mempercepat masa tunggu agar lebih realistis.
Masyarakat di imbau untuk memastikan proses pendaftaran di lakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian serta risiko hukum.***
