Tak kunjung diteruskan LHP DD, Mencuat Permainan Inspektorat
SUNGAIPENUH, SB – Mencuat kabar ditengah masyarakat, Inspektorat Kota Sungaipenuh belum menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Temuan hasil audit Dana Desa dari Inspektorat dan belum diserahkan ke aparat Penegak hukum.
Padahal, secara aturan Inspektorat memiliki kewajiban untuk menyerahkan LHP atau temuan hasil audit kepada aparat penegak hukum jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti PP No. 72/2019 yang membolehkan inspektorat daerah untuk melapor ke penegak hukum tanpa menunggu penugasan kepala daerah jika ada potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian uang negara.
Belum ada ditemuan Kades ke Aparat Penegak hukum tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Tak heran muncul ada dugaan permainan dari Inspektorat dengan para Kades dan mantan Kades.
“Kita minta Inspektorat transparan terkait persoalan ini dan untuk segera menyerah LHP DD yang sudah lewat batas waktu ke aparat hukum,” kata salah seorang warga Sungaipenuh.
Tak kunjung diteruskan LHP DD, Mencuat Permainan Inspektorat
Sumber media ini menyebutkan seharusnya Inspektorat menyerahkan hasil LHP ke penegak hukum setelah waktu tenggang 60 hari jika tidak ditindaklanjuti oleh kades, namun ada yang sudah bertahun-tahun LHP belum juga diserahkan ke penegak hukum.
“Jika temuan tidak dikembalikan para Kades selama 60 hari, maka LHP harus diserahkan ke penegak hukum untuk di proses hukum,” ungkapnya.
