SUNGAIPENUH, SB – Pemerintah kota Sungai akan melakukan penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemerintahan kota Sungai Penuh.
Berdasarkan data yang di peroleh dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kota Sungai Penuh, ada Tujuh OPD yang akan di lakukan penggabungan menjadi Enam OPD.
OPD yang di lakukan penggabungan
- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menjadi Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan Pertenakan akan di gabung menjadi Dinas pertanian, Ketahanan pangan dan perikanan.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan menjadi Dinas PU dan perum rakyat.
- Dinas Pemadam Kebakaran di gabung menjadi Sat Pol PP dan Damkar.
- Balibangda di gabung menjadi Badan Perencanaan, riset dan inovasi daerah
Kabag Organisasi Setda Kota Sungai Penuh, Doni saat di konfirmasi pada Selasa (19/8/2025) mengatakan bahwa saat ini proses masih menunggu pengesahan dari DPRD kota Sungai Penuh.
“Ya, sudah kita ajukan ke DPRD hanya tinggal pengesahan rapat Paripurna lagi, saat ini kita masih menunggu jadwal dari DPRD,”jelasnya.
Dia menyebutkan Tujuh OPD di lakukan penggabungan menjadi Enam OPD, Satu OPD menggabungi Tiga OPD yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan Peternakan menjadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
“Nantinya OPD naik status menjadi Tipe A, karena tipe A minimal 4 bidang, jadi bidang tidak hilang, hanya di gabungkan ke dalam Satu OPD. Kita harapkan ini bisa mengoptimalkan kinerja dari OPD,”jelasnya.
Sedangkan untuk OPD baru tersebut, lanjutkan mulai di berlakukan pada tahun 2026 mendatang. “Mulai 2026 nanti, karena tahun ini masih tetap dengan yang lama,”tandasnya.
Sebelumnya Walikota Sungai Penuh, Alfin, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini lahir dari kajian panjang terkait efektivitas kinerja pemerintahan. Saat ini, proses perampingan masih dalam tahap pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi.
“Dari hasil evaluasi, ada beberapa OPD yang memiliki tugas serupa di gabungkan. Selain itu, sejumlah unit kerja juga di alihkan agar lebih fokus pada program prioritas daerah,” jelas.
Melalui penyederhanaan ini, jumlah OPD yang sebelumnya berjumlah 32 organisasi akan di rampingkan menjadi 26 OPD.
Alfin menambahkan, perampingan ini di targetkan mulai efektif di berlakukan pada awal tahun mendatang, sehingga diharapkan tata kelola pemerintahan semakin ringkas, efisien, dan tepat sasaran. “Kalau dari perencanaan awal tahun depan mulai efektif,”tandasnya.(Fra)
