Edaran Baru Kemendikbud Atur Pemenuhan 24 JP Guru Sertifikasi, Ini Penjelasannya
JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Kementerian Pendidikan menerbitkan edaran terbaru mengenai mekanisme pemenuhan beban kerja guru bersertifikasi, khususnya syarat minimal 24 jam tatap muka (JP) per pekan. Dalam edaran tersebut, pemerintah menegaskan kembali tata kelola distribusi jam mengajar, tugas tambahan, serta pengecualian bagi kondisi tertentu.
Kepala satuan pendidikan di beri peran sentral dalam pembagian jam mengajar. Distribusi di lakukan dengan mempertimbangkan jumlah guru, struktur kurikulum, dan jumlah rombongan belajar. Setelah jam pelajaran terbagi, kepala sekolah menetapkan tugas tambahan utama seperti wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, hingga kepala laboratorium atau teaching factory.
Jika guru belum memenuhi 24 JP setelah tugas tambahan utama, kepala sekolah dapat menugaskan tugas tambahan lain, antara lain wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, koordinator kompetensi guru, pengurus BKK, tutor pendidikan kesetaraan, hingga instruktur pelatihan.
Edaran juga menegaskan bahwa sekolah tetap dapat memberikan tugas tambahan lain demi menjaga layanan pendidikan dan peningkatan profesionalitas guru. Beban kerja akan di sesuaikan agar tetap proporsional.
Dalam kondisi tertentu, guru tetap di anggap sah meski tidak memenuhi 24 JP, misalnya karena struktur kurikulum, jumlah guru yang sudah ideal, atau bertugas di layanan khusus dan sekolah Indonesia luar negeri.
Jika sekolah mengalami kekurangan guru atau masih ada guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja, kepala sekolah di wajibkan melaporkan situasi tersebut kepada dinas pendidikan sesuai kewenangan.***
