JAKARTA-Pemerintah menegaskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tetap dilanjutkan meskipun tiga peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di sejumlah lokasi pelatihan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pemerintah akan melakukan penanganan dan evaluasi terhadap insiden tersebut tanpa menghentikan agenda strategis yang tengah dijalankan.
Menurut Juri, setiap peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan program akan ditangani sesuai prosedur dan menjadi bahan perbaikan ke depan. Namun, ia menekankan bahwa kejadian tersebut tidak akan memengaruhi keberlangsungan program Koperasi Merah Putih yang telah dirancang pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi meninggalnya tiga peserta SPPI yang mengikuti pelatihan calon pengelola koperasi dan kampung nelayan. Ketiga peserta tersebut menjalani pendidikan di lokasi berbeda.
Peserta pertama, Anisa Muyassaroh, mengikuti pelatihan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban meninggal akibat serangan panas ekstrem atau heat stroke setelah mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
Korban kedua, Yonanda Muhammad Taufiq, yang menjalani pendidikan di Baturaja, Sumatera Selatan, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Keterangan medis menyebut penyebab kematian terkait henti jantung.
Sementara itu, peserta ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal saat mengikuti pelatihan di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Setelah mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke rumah sakit, pemeriksaan awal menunjukkan korban diduga memiliki riwayat tuberkulosis (TB).
Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para peserta yang meninggal. Kementerian juga menegaskan seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi dan pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pendidikan di fasilitas militer.
Insiden tersebut memicu sorotan dari kalangan legislatif dan kelompok masyarakat sipil. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta evaluasi menyeluruh terhadap model pelatihan yang diterapkan kepada calon pengelola koperasi dan kampung nelayan.
Ia menilai pembekalan mengenai manajemen koperasi seharusnya menjadi fokus utama dibanding latihan fisik yang bercorak kemiliteran. Menurutnya, materi kedisiplinan tetap dapat diberikan, namun porsinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan tugas para peserta sebagai pengelola koperasi.
Kritik juga datang dari Amnesty International Indonesia yang mempertanyakan urgensi pelatihan militer bagi peserta program tersebut. Organisasi itu menilai pengelolaan koperasi dan kampung nelayan lebih membutuhkan peningkatan kapasitas di bidang manajemen usaha, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Amnesty meminta pemerintah membuka informasi secara transparan terkait penyebab kematian para peserta dan melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Mereka menilai publik dan keluarga korban berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi selama pelatihan berlangsung.
Desakan evaluasi juga diarahkan pada konsep pelatihan yang dianggap terlalu menonjolkan aspek fisik dan kedisiplinan militer. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan pentingnya menjaga batas antara urusan sipil dan sektor pertahanan agar program pemberdayaan masyarakat tetap berorientasi pada kebutuhan warga.
