JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial (bansos), terutama dalam memastikan data penerima bantuan tetap akurat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bansos. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui kanal yang telah disiapkan dalam portal digital bansos.
Menurut Meutya, mekanisme sanggah atau pengajuan keberatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data penerima secara berkelanjutan.
“Ketika ada data yang salah, silakan laporkan. Kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Jumat (11/9/2026).
Data Penerima Jadi Perhatian Utama
Meutya menyampaikan, akurasi data merupakan salah satu aspek penting dalam proses transformasi digital penyaluran bansos.
Dengan adanya kanal pelaporan, pemerintah berharap masyarakat dapat ikut berkontribusi menemukan dan memperbaiki data yang tidak sesuai. Sistem tersebut juga di harapkan membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Pernyataan itu di sampaikan Meutya setelah mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Sistem Digital Bansos Akan Diuji
Selain persoalan akurasi data, pemerintah juga menyiapkan pengujian terhadap sistem digitalisasi bansos untuk memastikan layanan dapat di gunakan secara optimal.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan pengujian tersebut.
Pengujian mencakup stress test dan load test. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani beban akses sekaligus memastikan aspek keamanan dan perlindungan data masyarakat.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN. Untuk memastikan keandalannya,” kata Meutya.
Melalui digitalisasi bansos, pemerintah berupaya membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih terintegrasi. Partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan di harapkan dapat membantu menjaga kualitas data sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.(*)
