JAMBI, Signalberita.com – Dalam mengatasi persoalan antrean kendaraan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi, Komisi II DPRD Kota Jambi mendorong Pemerintah Kota Jambi segera menerbitkan regulasi baru.
Hal ini di sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Jambi bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan seluruh pengelola SPBU di Kota Jambi, Selasa (14/7/2026). Rapat yang di pimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, berlangsung panas karena membahas persoalan distribusi BBM subsidi yang di nilai belum tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif, mengusulkan agar Pemerintah Kota Jambi menyusun regulasi berupa penerapan barcode atau stiker khusus bagi kendaraan berpelat Kota Jambi yang berhak membeli BBM subsidi, terutama solar.
Menurutnya, sistem tersebut dapat di integrasikan dengan database Pertamina sehingga setiap pengisian BBM dapat di pindai (scan) untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan barcode.
“Kami akan berdiskusi dan menyurati Wali Kota Jambi agar menerbitkan regulasi baru. Salah satunya dengan barcode atau stiker khusus kendaraan Kota Jambi yang terhubung dengan sistem Pertamina sehingga distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Abdullah Thaif.
Ia mengungkapkan, hasil uji petik DPRD menemukan adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode.
“Kami sudah uji petik, satu mobil bisa punya lebih dari satu barcode. Bagaimana ini pengawasan dari Pertamina?” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi II juga berencana memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk membahas penyusunan regulasi tersebut.
Abdullah menilai pola tersebut bukan hal baru. Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi juga pernah menerapkan kartu kendali LPG 3 kilogram untuk memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran. Sistem serupa di nilai bisa di terapkan pada distribusi BBM subsidi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menilai antrean panjang solar subsidi menunjukkan adanya persoalan dalam sistem distribusi.
“Kalau solar subsidi benar-benar di berikan kepada penerima yang berhak, seharusnya antrean sepanjang ini tidak terjadi. Fakta di lapangan masyarakat sangat dirugikan,” katanya.
Djokas menduga sebagian solar subsidi justru mengalir kepada pelangsir maupun sektor industri melalui mekanisme yang tidak semestinya.
Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan kesulitan memperoleh BBM subsidi. Bahkan, sopir angkutan di sebut harus mengantre hingga menginap di SPBU, sementara aktivitas pelaku UMKM di sekitar SPBU ikut terganggu akibat antrean kendaraan.
Ia juga meminta Pertamina memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan, termasuk penghentian sementara pasokan BBM apabila di temukan pelanggaran.
Menurut Djokas, alasan antrean di sebabkan disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi tidak sepenuhnya tepat.
“Antrean sudah terjadi jauh sebelum harga BBM non-subsidi naik. Jadi persoalannya bukan semata-mata disparitas harga,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, pengelola SPBU menyatakan hanya melayani kendaraan yang memiliki barcode resmi. Namun DPRD menilai masih terdapat celah penyalahgunaan karena satu kendaraan di duga dapat memiliki lebih dari satu barcode.
Djokas menegaskan audit terhadap sistem barcode harus di lakukan Pertamina karena seluruh data berada dalam kendali perusahaan tersebut.
“Kalau Pertamina memiliki kemauan, audit itu tidak sulit dilakukan. Remote-nya ada di Pertamina,”tandasnya.(Tim)
