KYIV,SB – Pemerintah Uakraina kembali diguncang krisis politik setelah dua menterinya mengundurkan diri di tengah penyelidikan besar terkait dugaan korupsi di sektor energi. Presiden Volodymyr Zelensky, pada Rabu (12/11), mengajukan pemberhentian Menteri Energi Svitlana Grynchuk dan Menteri Kehakiman Herman Halushchenko.
Langkah ini diambil menyusul temuan lembaga antikorupsi yang menuding sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam skema penggelapan dana mencapai US$100 juta (sekitar Rp1,6 triliun). Dana tersebut diduga berkaitan dengan kontrak di perusahaan energi nuklir nasional, Enerhoatom.
Menurut laporan Lembaga Nasional Antikorupsi Ukraina (NABU) dan Kejaksaan Antikorupsi Khusus (SAP), penyelidikan yang telah berlangsung 15 bulan itu melibatkan lebih dari 1.000 jam rekaman audio. Investigasi menemukan adanya praktik suap dengan nilai 10 hingga 15 persen dari setiap kontrak proyek Enerhoatom.
Bahkan, NABU merilis foto-foto tas berisi uang tunai hasil pencucian dana, sebagian di antaranya dilaporkan dikirim ke luar negeri—termasuk ke Rusia. Jaksa menyebut uang itu dicuci melalui kantor di Kyiv yang dikaitkan dengan keluarga mantan anggota parlemen Ukraina sekaligus senator Rusia, Andriy Derkach.
Nama-nama besar juga ikut terseret dalam kasus ini. Di antaranya mantan Wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernyshov dan pengusaha Timur Mindich, yang dikenal sebagai rekan bisnis Presiden Zelensky di studio televisi Kvartal95. Mindich dilaporkan telah melarikan diri ke luar negeri.
Meski demikian, kedua menteri membantah tuduhan tersebut.
“Saya akan mempertahankan diri dari tuduhan ini,” ujar Halushchenko.
Sementara Grynchuk menulis di media sosial, “Dalam lingkup pekerjaan profesional saya, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.”
Skandal ini mencuat di saat Ukraina tengah berjuang mempertahankan infrastruktur energi dari serangan Rusia yang kian intens. Kasus tersebut kembali menyoroti persoalan korupsi yang masih mengakar di negara itu, meski lembaga seperti NABU dan SAP telah dibentuk lebih dari satu dekade lalu.
Pada Juli lalu, pemerintahan Zelensky juga menghadapi gelombang protes besar setelah sempat mengubah aturan yang dianggap membatasi independensi lembaga antikorupsi. Tekanan publik dan desakan dari negara-negara G7 akhirnya memaksa presiden mencabut kebijakan tersebut.
Namun, krisis terbaru ini kembali memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen Zelensky terhadap reformasi antikorupsi, terutama ketika Ukraina sangat bergantung pada dukungan finansial dan politik dari mitra-mitra Eropa di tengah perang yang belum berakhir.(ind)
