SUMATERABARAT, Signalberita.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan tersebut diambil menyusul persoalan permodalan dan likuiditas yang tidak berhasil diselesaikan oleh pihak bank.
Pencabutan izin usaha itu ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Sebelum izin usahanya dicabut, BPR LPN Labuh Gunung telah lebih dahulu masuk dalam pengawasan khusus OJK. Pada 5 November 2025, bank tersebut ditetapkan berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP) lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah ketentuan 12 persen.
Namun, upaya penyehatan tidak membuahkan hasil. Pada 30 Oktober 2026, OJK kemudian menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) karena bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas.
OJK menjelaskan, pencabutan izin merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Dalam keterangannya, OJK juga meminta nasabah tetap tenang dan tidak panik. Pasalnya, simpanan masyarakat di perbankan, termasuk Bank Perekonomian Rakyat, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS pada 10 November 2026, penanganan BPR LPN Labuh Gunung dilakukan melalui mekanisme likuidasi. LPS juga telah meminta OJK untuk mencabut izin operasional bank tersebut.
Setelah pencabutan izin usaha berlaku, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah sekaligus melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BPR LPN Labuh Gunung beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Pencabutan izin ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan permodalan dan likuiditas perbankan, terutama BPR, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap terjaga.(*)





















