JAMBI, Signalberita.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia resmi di keluarkan dari daftar penerima program tersebut karena di nilai tidak termasuk kelompok yang membutuhkan bantuan.
Kebijakan ini menyasar sejumlah sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah kategori elite dengan biaya pendidikan relatif tinggi.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa pencoretan tersebut merupakan bagian dari penataan sasaran program MBG agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, sebagian besar sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima merupakan lembaga pendidikan dengan kondisi ekonomi yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya.
Ia menegaskan, sekolah dengan biaya pendidikan mahal dan kemampuan finansial yang baik tidak seharusnya menjadi prioritas penerima program makan bergizi gratis.
BGN Evaluasi Ketepatan Sasaran Penerima MBG
Sudaryono menjelaskan, penertiban penerima manfaat dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program MBG, tetapi tetap menerima penyaluran makanan bergizi.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari mekanisme awal operasional dapur MBG. Pada tahap awal pelaksanaan program, keberadaan penerima manfaat menjadi salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi.
Situasi itu kemudian mendorong sejumlah pengelola dapur mencari sekolah yang bersedia menerima MBG, termasuk sekolah yang secara ekonomi bukan kelompok prioritas.
Kini, menurut Sudaryono, pemerintah mulai membenahi mekanisme tersebut agar penyaluran program tidak sekadar mengejar jumlah penerima, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat.
BGN juga menemukan adanya sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan bantuan MBG karena memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.
Dalam beberapa kasus lainnya, pemerintah melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk memastikan apakah program tersebut masih diperlukan atau tidak.
Dapur MBG yang Melanggar Aturan Terancam Ditutup
Tidak hanya mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga melakukan pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono mengungkapkan, terdapat sejumlah pengelola dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu demi memenuhi kebutuhan jumlah penerima manfaat.
Praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi membuat pelaksanaan program tidak tepat sasaran.
BGN pun telah mengambil tindakan terhadap sejumlah dapur yang dinilai melakukan pelanggaran. Bahkan, beberapa di antaranya telah dikenai sanksi penutupan.
Langkah tegas tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Anggaran MBG Harus Diprioritaskan untuk yang Membutuhkan
Evaluasi terhadap 1.637 sekolah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah ingin memastikan anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelompok sasaran, terutama peserta didik yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Dengan penataan penerima manfaat dan pengawasan terhadap dapur SPPG, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan sesuai tujuan awal program.
Kebijakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah yang menerima makanan, tetapi juga dari ketepatan penyaluran bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.(*)






















