JAKARTA, Signalberita.com – Pemerintah sedang merumuskan kebijakan baru dalam pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite, karena saat ini Pemerintah tengah mengkaji masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10. Jika kebijakan tersebut di terapkan, kelompok masyarakat tersebut berpotensi tidak lagi dapat membeli Pertalite dan harus menggunakan BBM nonsubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mematangkan mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan tidak akan langsung di berlakukan dalam waktu dekat karena pemerintah masih memastikan kesiapan sistem yang akan digunakan.
Purbaya menyebut sistem yang di kembangkan Pertamina saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung penerapan pembatasan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa di laksanakan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Subsidi BBM Di nilai Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran
Rencana tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah masih membahas pola yang paling sesuai untuk memastikan subsidi benar-benar di terima masyarakat yang membutuhkan.
Bahlil menilai masih terdapat masyarakat dari kelompok ekonomi yang relatif mampu tetapi tetap menikmati subsidi BBM. Kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu yang sedang di kaji karena masih tercatat menggunakan BBM bersubsidi.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah untuk memastikan anggaran subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat di manfaatkan secara lebih efektif.
Desil 9 dan 10 Berpotensi Beralih ke BBM Nonsubsidi
Purbaya menjelaskan, sistem yang sedang di uji Pertamina memungkinkan pembelian BBM bersubsidi dibatasi berdasarkan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.
Dalam skema tersebut, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dapat kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi. Mereka nantinya diarahkan menggunakan Pertamax maupun produk BBM nonsubsidi lainnya.
Purbaya mengatakan mekanisme tersebut masih dalam tahap persiapan dan akan diterapkan setelah seluruh sistem dinilai siap.
Dengan skema itu, pemerintah berharap penyaluran subsidi BBM menjadi lebih terarah dan tidak banyak di nikmati kelompok masyarakat yang di nilai mampu secara ekonomi.
Jenis Kendaraan Juga Masuk dalam Kajian
Selain mempertimbangkan tingkat kesejahteraan pemilik kendaraan, pemerintah juga membuka kemungkinan menggunakan jenis kendaraan sebagai salah satu indikator dalam pembatasan BBM bersubsidi.
Bahlil mencontohkan kendaraan kelas premium seperti BMW dan Mercedes-Benz. Menurut dia, kendaraan dengan kategori tersebut semestinya tidak menggunakan BBM yang memperoleh subsidi pemerintah.
“Nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi?” kata Bahlil.
Pemerintah masih melakukan pematangan skema sebelum kebijakan tersebut di berlakukan. Sistem identifikasi pengguna, kategori kendaraan, serta mekanisme pengawasan menjadi bagian yang perlu di pastikan agar pembatasan subsidi dapat berjalan efektif tanpa mengganggu masyarakat yang memang berhak memperoleh subsidi.(*)
