KERINCI, SB – Warga dua Desa yakni desa Pulau Pandan dan Karan Pandan, kecamatan Bukit Kerman, menduduki pintu air masuk proyek PLTA Kerinci yang di laksanakan PT KMH dekat Danau Kerinci, pada Selasa (07/07/2025).
Aksi masyarakat meminta perhatian dari pihak PT. KMH atas dampak dari pihak proyek PLTA Kerinci, terhadap mata pencarian masyarakat.
Nanang mengatakan hingga saat ini warga belum menerima kejelasan dari pihak PT KMH mengenai kesepakatan yang di buat.
Sejak di mulainya pembangunan pintu air, masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian, perikanan sungai, dan aktivitas nelayan mulai merasakan dampaknya.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi tolong kami juga di perhatikan. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak PT KMH terkait dengan mata pencarian masyarakat ke depannya yang mengantungkan hidupnya dengan mencari ikan dan bertani yang kena dampak pembangunan PLTA,” kata Nanang salah seorang tokoh masyarakat.
Warga Minta Presiden Prabowo Turun
Masyarakat dua desa Pulau Pandan juga minta kepada Bupati, Gubernur, Jusuf Kalla dan Presiden Probowo untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak dengan pembangunan PLTA di Pulau Pandan ini.
“Jangan hanya menerima laporan dari bawah saja, karena laporan yang masuk dengan bapak pasti yang baik-baik saja, sedangkan laporan yang tidak baik pasti di tutupi,” ungkapannya.
Dia menambahkan sampai saat ini tidak ada gesekan masyarakat dengan pihak perusahaan. “Sudah 4 tahun insyaallah barang – barang PLTA tidak ada yang hilang atau diambil oleh masyarakat, karena kami selalu menjaga agar tidak terjadi gesekan,” sebutnya.
Hal senada juga di ungkapkan Andi, dia menyampaikan bahwa masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari hasil pertanian, perikanan sungai, dan aktivitas nelayan darat mulai merasakan dampaknya.
“Sejak pekerjaan PLTA KHM berlangsung beberapa tahun ini aliran sungai yg d samping , kami kesulitan mencari ikan. Air sungai tidak lagi deras untuk pemutaran kincir air sebagai alat pengairan sawah dan berkurangnya ikan di sebabkan aktivitas alat berat plta ,”ujarnya.
Sekarang lanjutnya warga Dua desa pulau pandan masih bertahan untuk tidak mengizinkan pihak PLTA untuk beroperasi di sungai tanjung merindu sampai pihak PLTA memenuhi permintaan warga desa pulau pandan dan desa karang pandan.
“Walaupun saat ini ada Kesepakatan dari PLTA dengan sebagian kecil KK yang menerima kompensasi yang di berati plta. Tapi sebagian besar warga menolak dan tetap bertahan sampai ada titik terang antara PLTA dan Warga desa pulau pandan,”tegasnya.
Saat ini warga desa pulau pandan dan desa karang pandan ( desa hasil pemekaran desa pulau pandan) sdah bersiaga (ronda 24 nonstop) di lokasi plta untuk mempertahankan sungai yg menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Sementara itu, Humas PT KMH, Aslori Ilham di konfirmasi mengatakan pihaknya bersama bersama dengan Dua Kepala Desa dan Lembaga Adat sudah menyepakati kompensasinya.
“pro dan kontra itu biasa, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat 2 desa tidak sepakat dan puas dengan nilai kompensasi yg telah di sepakati oleh kades dan adat,”jelasnya.(Fra)
