JAKARTA, SIGNALBERITA.COM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 belum optimal. Ia meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan dan mempercepat penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun anggaran.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara realisasi belanja daerah baru menyentuh Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Tito mengatakan capaian tersebut masih tertinggal di bandingkan realisasi pada akhir tahun sebelumnya. Pada Desember 2024, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.
Ia berharap kinerja APBD 2025 dapat di genjot hingga mendekati, bahkan melampaui, capaian tahun lalu. Menurut Tito, belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena berpengaruh langsung terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunda pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di anggarkan. Percepatan belanja, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung aktivitas sektor swasta.***
