JAKARTA – Komisi IX DPR RI mengungkap alasan di balik pelaksanaan rapat pembahasan rancangan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 yang dilakukan secara tertutup. Langkah tersebut diambil karena angka anggaran yang dibahas masih bersifat sementara dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat apabila dipublikasikan secara luas.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menjelaskan bahwa dokumen anggaran yang dibahas merupakan rancangan awal yang disusun oleh kepemimpinan BGN sebelumnya. Karena itu, angka yang muncul dalam pembahasan belum mencerminkan kebutuhan riil program yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif BGN sekitar Rp270 triliun untuk tahun anggaran 2027. Namun angka tersebut belum final dan masih akan dievaluasi kembali oleh jajaran pimpinan baru lembaga tersebut.
Charles menegaskan bahwa manajemen BGN saat ini tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap berbagai program, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan cakupan penerima manfaat. Hasil evaluasi tersebut diperkirakan akan berdampak pada penyesuaian besar terhadap kebutuhan anggaran tahun depan.
Ia mengungkapkan bahwa BGN telah memberikan sinyal bahwa kebutuhan dana pada 2027 kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan rancangan awal yang saat ini beredar. Meski demikian, besaran pasti pengurangan anggaran masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat dipastikan.
Di sisi lain, DPR tetap melanjutkan pembahasan karena proses penyusunan APBN mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dapat menunggu hingga seluruh revisi selesai dilakukan. Komisi IX meminta BGN segera menyempurnakan rancangan program agar pembahasan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual.
Selain membahas aspek pendanaan, rapat tersebut juga menyoroti keberlanjutan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta arah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027. DPR dan BGN disebut tengah menyusun desain program yang lebih efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.(*)
