JAKARTA, Signalberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting untuk membantu pelaku usaha mendapatkan modal dengan bunga terjangkau sekaligus menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
Bunga Rentenir Capai 50 Persen, KUR Hanya 6 Persen
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai sulitnya masyarakat mengakses pembiayaan formal membuat sebagian pelaku usaha memilih meminjam uang kepada rentenir. Padahal, praktik pinjaman tersebut dapat membebani peminjam dengan bunga yang sangat tinggi.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (20/11/2026), Saleh mengungkapkan bunga pinjaman rentenir bahkan bisa mencapai 50 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan bunga KUR yang mendapat subsidi pemerintah sebesar 6 persen.
“Karena selama ini akses pembiayaan formal sering mendorong masyarakat mencari jalan pintas ke rentenir dengan beban bunga tinggi hingga mencapai 50 persen, jauh lebih berat dibandingkan skema KUR yang disubsidi bunga oleh negara sehingga peminjam cukup membayar bunga enam persen,” kata Saleh.
DPR Bentuk Panja untuk Awasi Anggaran KUR Rp300 Triliun
Untuk memperbaiki penyaluran pembiayaan tersebut, Komisi VII DPR membentuk panitia kerja (Panja) khusus guna mengawasi penggunaan anggaran KUR. Saleh menyebut pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp300 triliun setiap tahun sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah menerapkan sistem pergantian penerima KUR agar semakin banyak pelaku UMKM memperoleh kesempatan mengembangkan usaha.
Menurut Saleh, pelaku usaha yang telah menerima KUR selama lima tahun dan berhasil mengembangkan bisnisnya dapat memberikan kesempatan kepada calon penerima lain yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
“Mestinya KUR itu bisa berputar lebih luas. Misalnya kalau sudah lima tahun dan berkembang usahanya, jangan dapat lagi tahun depan. Ganti, supaya bertambah yang penerimanya,” ujarnya.
DPR Minta Penyaluran KUR Menjangkau Wilayah Pelosok
Selain memperluas jumlah penerima, DPR juga meminta pemerintah memastikan penyaluran KUR menjangkau masyarakat di wilayah pelosok serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Saleh mengingatkan bank penyalur agar memberikan penilaian secara objektif kepada calon penerima. Bank harus memeriksa proposal dan kelayakan usaha terlebih dahulu, bukan langsung menolak pengajuan berdasarkan penilaian subjektif.
BRI Didorong Perkuat Pendampingan Penerima KUR
DPR turut menyoroti peran perbankan dalam memperluas pembiayaan UMKM, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang menyalurkan porsi terbesar KUR.
Saleh mendorong bank penyalur membangun sinergi data penerima agar DPR dan pemerintah dapat memantau perkembangan usaha, mengidentifikasi persoalan, serta memberikan pendampingan kepada debitur yang mengalami kesulitan membayar pinjaman.
“Kalau ada datanya, di mana, siapa penerimanya? Begitu kita tahu ada penerima itu, lalu ada masalahnya, kita bina. Termasuk bagaimana cara dia bisa bayar utang,” ungkapnya.
Perluasan KUR Diharapkan Tekan Pinjol Ilegal
Melalui pengawasan dan pemerataan penyaluran KUR, DPR berharap semakin banyak pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan dengan bunga ringan. Dengan demikian, mereka memiliki alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau tanpa harus bergantung pada pinjol ilegal maupun rentenir.
Perluasan akses KUR juga diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha kecil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.(*)






















