PYONGYANG-Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menegaskan bahwa penguatan kekuatan maritim negaranya akan diarahkan pada kemampuan berbasis nuklir. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peresmian kapal perang Choe Hyon di pelabuhan Nampo, sebagaimana diberitakan media resmi Korean Central News Agency (KCNA), Rabu.
Dalam pidatonya, Kim menyebut program pengembangan persenjataan nuklir untuk Angkatan Laut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari strategi pertahanan nasional untuk meningkatkan kesiapan operasi militer dalam berbagai situasi.
Choe Hyon merupakan salah satu kapal perang kelas 5.000 ton yang diperkenalkan Korea Utara dalam program modernisasi armadanya. Sepanjang tahun ini, Kim beberapa kali meninjau langsung pengembangan kapal tersebut, termasuk pengujian rudal jelajah yang dilakukan pada April lalu.
Selain memperkuat armada yang sudah ada, Pyongyang juga menyiapkan proyek yang lebih besar. Kim mengungkapkan bahwa setelah pengoperasian kapal penjelajah Kang Kon, Korea Utara akan mulai memproduksi kapal perang strategis dengan bobot mencapai 10.000 ton.
Ia menargetkan pembangunan dua kapal permukaan berkapasitas lebih besar setiap tahun sebagai bagian dari peningkatan kemampuan tempur Angkatan Laut. Kapal-kapal generasi baru itu disebut akan memiliki spesifikasi yang lebih maju dibandingkan Choe Hyon.
Rencana ekspansi militer tersebut muncul setelah rapat pleno Partai Pekerja Korea yang berlangsung selama tiga hari. Dalam forum itu, Kim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional.
Pyongyang juga kembali menuding latihan dan modernisasi militer yang dilakukan Korea Selatan bersama Amerika Serikat telah meningkatkan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Pemerintah Korea Utara berulang kali menyatakan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak dapat diganggu gugat.
Hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat masih diwarnai kebuntuan sejak pertemuan tingkat tinggi antara Kim Jong Un dan Donald Trump di Hanoi pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan mengenai denuklirisasi dan pelonggaran sanksi.
Hingga kini, Korea Utara tetap menghadapi berbagai sanksi internasional terkait program nuklirnya. Secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan juga masih berada dalam keadaan perang karena konflik 1950–1953 hanya diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata tanpa kesepakatan damai permanen.(*)
