KERINCI, Signalberita.com – Dalam upaya menjaga stabilitas stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Kepolisian Resor (Polres) Kerinci menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral pada Rabu (03/06/2026). Langkah taktis ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan serta kemacetan parah di sekitar area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kapolres Kerinci, AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan yang berlangsung di Ruang 110 Mapolres Kerinci sejak pukul 09.30 WIB tersebut. Dalam kesempatan ini, Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang, S.H., M.H., dan Kabag Ops AKP Edi Maedi Siswoyo, S.E., M.M., turut mendampingi Kapolres.
Rakor ini juga menghadirkan perwakilan Dinas Perdagangan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, perwakilan manajemen SPBU (Kumun, Pelayang Raya, dan Siulak), para Pejabat Utama (PJU) Polres Kerinci, Kapolsek Sungai Penuh, serta unsur TNI dari Sub Denpom Sungai Penuh dan Kompi 3 Batalyon B Sat Brimob Polda Jambi.
Kapolres Kerinci: Tindak Kendaraan Lansir, Jangan Ada Bekingan!
Dalam arahannya, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil menegaskan bahwa seluruh instansi harus memperkuat sinergitas dan menyamakan persepsi demi mengantisipasi kelangkaan solar serta penyalahgunaan barcode BBM.
“Saya tegaskan, tidak ada lagi kendaraan yang melansir atau menggunakan tangki modifikasi saat pengisian BBM di SPBU. Pihak SPBU juga harus proaktif mencegah penyalahgunaan barcode, jangan sampai terlibat dalam tindak pidana tersebut,” ujar AKBP Ramadhanil.
Selain meminta Dinas Perdagangan segera mengeluarkan Surat Edaran mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian BBM, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel dan instansi terkait agar tidak ada yang membekingi aktivitas ilegal BBM.
Respons Cepat Keluhan Warga: Soroti Mobil Mewah hingga Pungli Parkir
Senada dengan Kapolres, Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang memaparkan bahwa pihaknya menggelar rakor ini untuk menindaklanjuti banyaknya laporan dari masyarakat. Laporan tersebut menyoroti antrean BBM panjang yang memicu kemacetan lalu lintas, hingga adanya indikasi mobil mewah yang nekat mengonsumsi Bio Solar.
“Sesuai regulasi, mobil mewah di larang menggunakan Bio Solar. Kuota harian sudah diatur jelas, yakni maksimal 30 liter untuk kendaraan roda empat (R4) dan 60 liter untuk roda enam (R6). Jika ada oknum aparat, baik Polisi, TNI, maupun Pol PP yang bermain, akan kita proses hukum,” tegas Kompol Gumuntar.
Selain masalah kuota, rakor juga membahas keresahan masyarakat terkait kemacetan panjang di sekitar SPBU serta maraknya aksi premanisme berupa pungutan liar (pungli) parkir atau “garmo” di beberapa SPBU wilayah Kota Sungai Penuh. Menanggapi fenomena tersebut, Sat Lantas Polres Kerinci menegaskan akan segera memasang imbauan larangan parkir di area rawan macet sekitar SPBU.
Ini 5 Poin Penting Kesepakatan Bersama
Rapat koordinasi yang berjalan dinamis ini akhirnya menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan utama untuk menciptakan ketertiban di lapangan, antara lain:
-
Sinkronisasi Data UMKM: Dinas Koperasi dan Dinas Ketahanan Pangan akan berkoordinasi dengan Sat Intelkam Polres Kerinci untuk melakukan pendataan ulang dan perizinan bagi UMKM penerima Bio Solar dari nol (clear data).
-
Penolakan Tangki Modifikasi: Pihak SPBU berkomitmen menolak keras pengisian BBM bagi kendaraan dengan tangki yang telah di modifikasi.
-
Pembentukan Tim Pengawas Terpadu: Pihak keamanan akan menempatkan masing-masing 1 (satu) personel perwakilan dari Sat Samapta, Polsek Sungai Penuh, Sub Denpom, dan Kompi B Brimob untuk mengawal dan menertibkan pendistribusian BBM di tiap SPBU.
-
Manajemen Lalu Lintas: Pihak SPBU wajib intens berkoordinasi dengan Sat Lantas Polres Kerinci untuk mengurai potensi kemacetan di sekitar area SPBU.
-
Surat Edaran Bersama: Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci diharapkan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) resmi terkait SOP pengisian BBM di SPBU.
Acara berakhir pada pukul 11.50 WIB dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Melalui rakor ini, Polres Kerinci bersama seluruh stakeholder berkomitmen penuh untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam mengakses BBM bersubsidi.
