KOTAJAMBI, SB – Akibat Dana Pusat baru sedikit di transfer ke Daerah, membuat fiskal Provinsi Jambi rendah. Hal ini tercatat, terdapat dana kurang salur sebesar Rp81 miliar yang belum di terima daerah. Kondisi ini menyebabkan belanja pemerintah berkurang dan menimbulkan defisit dengan nilai yang sama.
“Kalau belanja berkurang, otomatis kegiatan pemerintah ikut terdampak. Ini juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang sulit tercapai, apalagi kalau ingin lebih tinggi dari angka nasional,” ujarnya Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata.
Kondisi Fiskal di Jambi
Di menyebutkan bahwa beban fiskal ini kian terasa jika melihat struktur APBD 2025. Pada awalnya, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,575 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,07 triliun, dana transfer Rp2,48 triliun, dan lain-lain pendapatan sah sekitar Rp16,34 miliar.
Namun dalam revisi KUA-PPAS, target pendapatan di turunkan menjadi Rp4,443 triliun. Penurunan ini utamanya karena koreksi pada PAD yang melemah menjadi Rp1,95 triliun, serta penyesuaian transfer pusat menjadi Rp2,46 triliun.
Di sisi belanja, semula di tetapkan sebesar Rp4,471 triliun, lalu di sesuaikan naik sedikit menjadi Rp4,507 triliun dalam perubahan APBD. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi menghadapi defisit Rp64,53 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.
Kondisi inilah yang membuat pernyataan Menteri Keuangan RI yang baru soal dana mengendap di daerah menjadi angin segar. Menteri menyebut ada dana sekitar Rp3–Rp4 triliun yang masih tertahan di pusat dan akan kembali di bahas dengan pemerintah daerah.
“Kita menyambut baik, karena itu bisa menolong kondisi fiskal kita yang selama ini sangat bergantung ke pusat. Hampir 60 persen keuangan daerah kita masih bergantung pada transfer pusat. Kalau dana itu tidak segera di distribusikan, fiskal kita makin berat, pertumbuhan ekonomi juga bisa gagal tercapai,” tegasnya.
Ivan berharap kebijakan Menkeu yang baru bisa segera di eksekusi agar potensi defisit di tahun depan tidak semakin parah.
“Jangan sampai ada potensi kurang salur hingga Rp1 triliun, karena itu bisa bikin keuangan kita tambah ambruk. Dampaknya bukan hanya ke belanja pemerintah, tapi juga pembangunan infrastruktur, belanja modal, hingga upaya menekan angka pengangguran,” tambahnya.
Sementara itu, terkait persoalan kerusakan jalan nasional di kawasan Pauh Kabupaten Sarolangun yang terancam abrasi, Ivan meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) segera menindaklanjuti dengan anggaran tanggap darurat.
“Itu kan jalan nasional, jadi harus segera ada penanganan. BPJN seharusnya menyiapkan anggaran tanggap darurat, karena kalau di biarkan, dampaknya juga besar terhadap perekonomian. Pemerintah provinsi tentu mendukung, tapi dengan kondisi fiskal kita yang berat, bantuan daerah sangat terbatas,” jelasnya. (Gda)
