KERINCI, SIGNALBERITA.COM — Penolakan terhadap pengelolaan objek wisata oleh pihak ketiga menguat di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci menjelang libur Lebaran 1447 Hijriah. Warga mendesak pemerintah daerah mengambil alih langsung pengelolaan destinasi wisata milik daerah.
Desakan ini muncul seiring keluhan yang berulang terkait praktik pengelolaan oleh pihak ketiga, terutama dalam hal penetapan tarif masuk dan biaya parkir yang di nilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.
“Kalau di kelola pihak luar, tarifnya sering tidak sesuai aturan. Ujungnya pengunjung yang di rugikan,” kata Rafly, warga Kerinci.
Tarif Tinggi, Fasilitas Minim
Selain warga, keluhan juga datang dari pengunjung yang menilai biaya wisata di sejumlah lokasi tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Harga tiket masuk dan parkir di nilai relatif tinggi, sementara sarana pendukung belum memadai.
Kondisi tersebut di khawatirkan dapat berdampak pada citra pariwisata Kerinci, terutama saat momen libur panjang seperti Lebaran yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan.
“Biaya cukup mahal, tapi fasilitasnya belum memadai. Ini yang membuat pengunjung kecewa,” ujar Frans, wisatawan asal Jambi.
Situasi ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan wisatawan, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat lokal yang menilai pengelolaan wisata belum optimal.
Dorongan Tingkatkan PAD
Warga menilai, pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Dana tersebut dapat di alokasikan kembali untuk pengembangan destinasi, termasuk perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas.
“Kalau di kelola pemerintah, hasilnya bisa kembali ke daerah untuk memperbaiki fasilitas wisata,” ujar warga lainnya.
Sebagai perbandingan, masyarakat menyoroti pengelolaan wisata di Sumatera Barat yang di nilai lebih tertata, dengan tarif yang transparan dan sejalan dengan kualitas layanan.
Pengelolaan yang profesional di nilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Kesesuaian antara biaya dan layanan diyakini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.
Di sisi lain, peran pemerintah daerah dinilai penting dalam memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Minimnya pengawasan terhadap pihak ketiga berpotensi memicu praktik yang tidak sesuai aturan.
Dengan meningkatnya sorotan publik, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan wisata. Momentum libur Lebaran di nilai sebagai kesempatan strategis untuk memperbaiki tata kelola pariwisata agar lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi pengunjung.(Tim)
