JAKARTA, Signalberita.com — Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dana tersebut akan di gunakan untuk melanjutkan berbagai program bantuan sosial, subsidi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Anggaran perlindungan sosial 2027 tersebut meningkat sekitar 8,2 persen di bandingkan alokasi pada 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan berbagai program perlindungan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp549,9 Triliun
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp422,5 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga. Kemudian Rp88,1 triliun berasal dari belanja non-kementerian/lembaga, sementara Rp38,4 triliun di alokasikan melalui transfer ke daerah.
Pemerintah juga berencana meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperluas digitalisasi dalam penyaluran bansos.
Langkah tersebut di harapkan dapat mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran sekaligus membuat penyaluran bantuan lebih efektif.
Daftar Program Bansos dan Perlindungan Sosial 2027
Sejumlah program yang masuk dalam anggaran perlindungan sosial 2027 mencakup bantuan untuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
1. Pemenuhan kebutuhan dasar
- Program yang di siapkan antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
- Program sembako untuk 17,8 juta KPM.
Bantuan ATENSI sosial dan penanganan bencana untuk sekitar 13,5 ribu orang.
Bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 74,8 juta orang.
Subsidi BBM tertentu sebanyak sekitar 20.097,5 ribu kiloliter.
2. Bantuan Pendidikan
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk memperluas akses pendidikan melalui sejumlah program.
Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) yang di targetkan menjangkau 22,1 juta siswa.
Selain itu, KIP Kuliah di siapkan untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa.
Program tersebut di harapkan membantu siswa dan mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
3. Perlindungan di Bidang Kesehatan
Dari sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di targetkan mencapai sekitar 96,8 juta peserta.
Selain itu, terdapat program bagi peserta PBPU dan BP kelas III yang mencakup sekitar 49,6 juta peserta.
Dengan program tersebut, pemerintah berupaya menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat
Perlindungan sosial tidak hanya diarahkan dalam bentuk bantuan langsung. Pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan masyarakat.
Salah satunya melalui subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di targetkan menjangkau sekitar 5,1 juta debitur.
Program ini di harapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus mendorong penerima bantuan agar secara bertahap menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Bansos 2027 Diarahkan Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah menyatakan program perlindungan sosial pada 2027 tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat graduasi penerima manfaat.
Sinergi dengan program pemberdayaan dan sekolah rakyat menjadi salah satu strategi yang disiapkan pemerintah.
Selain itu, perlindungan sosial akan diarahkan agar lebih adaptif, inklusif dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat berdasarkan siklus kehidupan.
Dengan anggaran mencapai Rp549,9 triliun, pemerintah berharap berbagai program perlindungan sosial pada 2027 dapat memberikan manfaat lebih luas sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(*)
