JAKARTA, Signalberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan undang-undang tersebut akan diikuti dengan pembentukan dua lembaga baru yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa lembaga pertama yang akan dibentuk adalah Badan Pengelola Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya bertugas mengelola aset yang telah dirampas melalui proses hukum.
Menurut Habiburokhman, pembentukan badan tersebut bertujuan memisahkan fungsi penegakan hukum dari pengelolaan aset hasil rampasan. Pemisahan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan apabila aparat penegak hukum sekaligus bertindak sebagai pihak yang mengelola aset sitaan.
Ia menyebutkan, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah menerapkan pemisahan antara lembaga penegak hukum dan badan yang bertanggung jawab mengelola hasil perampasan aset.
Selain Badan Pengelola Perampasan Aset, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga kedua ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang sekaligus memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Habiburokhman menegaskan, keberadaan badan pengawas tersebut merupakan bentuk respons terhadap kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Pengawasan independen dinilai penting agar UU Perampasan Aset tidak digunakan sebagai instrumen untuk menekan pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan maupun menjadi sarana pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum.
Dengan pembentukan kedua lembaga tersebut, pelaksanaan UU Perampasan Aset diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta kepastian hukum.(*)






















