Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum, Kejari Sungai Penuh Geledah kantor Damkar

SUNGAIPENUH, SIGNALBERITA.COM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menggeledah kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sungai Penuh, Kamis pagi (12/2/2026).

Informasi yang himpun Penggeledahan di mulai pukul 09.00 WIB, penggeledahan ini di lakukan untuk menyidik dugaan penyalahgunaan anggaran uang makan, minum, dan operasional Damkar selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Tim penyidik memasuki kantor sejak pagi dan mengamankan sejumlah dokumen penting. “Ya, ada pengeledahan di kantor Damkar pagi ini,” kata seorang sumber kepada media.

BacaJuga

Wako Alfin Ziarah Makam Pahlawan,Teguhkan Semangat Kepahlawanan

Wako Alfin Sampaikan Tanggapan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sungai Penuh, Beni Pranata, S.H., M.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Intelijen Agung Alsonta serta Kasi Pidana Umum Wahyu Nugraha Efendi.

Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran operasional Damkar Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 hingga 2024. Kejari Sungaipenuh menilai terdapat indikasi kuat perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara hingg ratusan juta rupiah.

Petugas memeriksa beberapa ruangan terkait administrasi dan keuangan, sementara proses penggeledahan masih berjalan hingga berita ini di turunkan.

Untuk memperkuat alat bukti, Kejari kemudian menurunkan tim guna melakukan penggeledahan langsung di kantor Damkar.

Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting, perangkat elektronik, serta satu unit brankas yang diduga berkaitan dengan perkara yang saat ini di tandai. Seluruh barang bukti akan di analisis lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.

Namun, pihak Kejari Sungai Penuh belum mengumumkan pihak-pihak yang berpotensi di tetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh telah menaikan kasus ini dari Penyelidikan ke penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Harianto beberapa waktu lalu mengatakan peningkatan status perkara di lakukan setelah tim menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses penyelidikan.

“Dari hasil pengumpulan data dan keterangan, terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran operasional,” kata Robi dalam konferensi pers, Jumat lalu (06/02/2026). (Tim)