JAKARTA-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap adanya kekurangan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program imunisasi nasional tahun 2026 setelah adanya penyesuaian anggaran pemerintah. Kondisi tersebut membuat Kemenkes mengajukan tambahan dana guna menjamin ketersediaan vaksin bagi masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran sebelumnya turut berdampak pada alokasi pengadaan vaksin. Saat ini, pihaknya sedang berupaya memperoleh tambahan anggaran melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR.
Menurut Budi, kebutuhan program imunisasi telah dipetakan hingga 2029 dengan memperhitungkan jumlah kelahiran serta cakupan vaksinasi yang harus dipenuhi setiap tahun. Dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp44,49 triliun untuk periode tersebut, masih terdapat selisih pendanaan sekitar Rp4,91 triliun yang perlu dipenuhi.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan jangka panjang tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan program vaksinasi nasional.
Selain fokus pada pendanaan, Kemenkes juga menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat layanan imunisasi. Salah satunya dengan mempercepat pemenuhan infrastruktur pendukung, termasuk memastikan seluruh kebutuhan rantai dingin (cold chain) dan peralatan penyimpanan vaksin tersedia secara optimal dalam dua tahun mendatang.
Langkah berikutnya adalah memperkuat tata kelola penyediaan vaksin, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi hingga penyaluran kepada masyarakat agar berjalan lancar setiap tahun.
Kemenkes juga menaruh perhatian besar pada aspek edukasi masyarakat. Budi menilai penyebaran pandangan anti-vaksin yang semakin meningkat menjadi tantangan baru, sehingga diperlukan upaya komunikasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dalam mencegah berbagai penyakit menular.(*)
