SIGNALBERITA.COM – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di dunia usaha terus berkembang pesat. Jika sebelumnya AI hanya di manfaatkan untuk chatbot atau otomatisasi sederhana, kini teknologi tersebut telah menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan di berbagai sektor, mulai dari perbankan, manufaktur, kesehatan, telekomunikasi hingga pemerintahan.
Berbagai divisi di perusahaan kini memanfaatkan AI untuk mendukung aktivitas bisnis. Tim pemasaran menggunakannya dalam menyusun strategi kampanye, divisi keuangan memanfaatkan AI untuk analisis risiko, sementara bagian sumber daya manusia mengandalkannya dalam proses rekrutmen. Di sisi lain, tim operasional menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.
Namun, meningkatnya penggunaan AI juga menghadirkan tantangan baru. Banyak organisasi belum memiliki sistem tata kelola yang mampu memastikan teknologi tersebut di gunakan secara aman, transparan, dan sesuai regulasi.
Risiko Penggunaan AI Tanpa Pengawasan
Salah satu persoalan yang kini banyak di hadapi perusahaan adalah munculnya fenomena Shadow AI, yakni penggunaan aplikasi AI oleh karyawan tanpa pengawasan atau persetujuan resmi dari organisasi.
Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai risiko, seperti kebocoran data rahasia perusahaan, munculnya keputusan yang bias akibat model AI, hingga penggunaan layanan AI publik tanpa standar keamanan yang jelas.
Karena itu, perusahaan membutuhkan AI Governance, yakni kerangka tata kelola yang mengatur penggunaan AI secara menyeluruh agar tetap aman, bertanggung jawab, serta sejalan dengan tujuan bisnis.
AI Governance Bukan Sekadar Kebijakan
AI Governance tidak hanya berupa aturan penggunaan AI, tetapi mencakup kebijakan, proses, struktur organisasi, hingga mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh implementasi AI memenuhi aspek keamanan, transparansi, kepatuhan regulasi, serta pengelolaan risiko.
Konsep ini di nilai memiliki peran yang hampir serupa dengan standar ISO 27001 dalam sistem keamanan informasi. Jika ISO 27001 mengatur perlindungan aset informasi, maka AI Governance mengatur bagaimana organisasi mengelola seluruh siklus penggunaan AI.
Di prediksi Menjadi Standar Baru
Seiring berkembangnya regulasi AI di berbagai negara, AI Governance di perkirakan akan menjadi standar penting layaknya sertifikasi ISO di bidang keamanan informasi.
Perusahaan yang lebih awal menerapkan tata kelola AI di nilai memiliki sejumlah keuntungan, antara lain lebih siap memenuhi regulasi baru, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meminimalkan risiko kebocoran data, mempermudah proses audit, serta menghasilkan keputusan berbasis AI yang lebih berkualitas.
Sebaliknya, organisasi yang menunda penerapannya berpotensi menghadapi biaya kepatuhan yang lebih besar ketika regulasi AI mulai diterapkan secara luas.
Berkaitan Erat dengan Keamanan Siber
AI Governance juga tidak dapat di pisahkan dari strategi keamanan siber. Setiap sistem AI yang mengakses data pelanggan maupun dokumen internal harus di lindungi dengan standar keamanan yang memadai agar tidak menjadi celah kebocoran informasi.
Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap vendor AI, menyusun kebijakan penggunaan AI, melakukan penilaian risiko, membentuk tim lintas fungsi, hingga memberikan pelatihan kepada karyawan agar penggunaan AI berlangsung secara aman dan bertanggung jawab.
Di dukung Berbagai Standar Internasional
Dalam implementasinya, perusahaan dapat mengacu pada sejumlah standar global seperti ISO/IEC 42001, NIST AI Risk Management Framework (AI RMF), OECD AI Principles, hingga AI Act Uni Eropa sebagai pedoman membangun tata kelola AI yang efektif.
Melalui penerapan AI Governance, perusahaan tidak hanya mampu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keamanan data, memenuhi regulasi, serta memperkuat daya saing bisnis di tengah pesatnya transformasi digital.(*)
