JAKARTA,SINGNALBERITA.COM – Dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang berlangsung pada Rabu (20/05/2026) Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan mengungkap alasan di balik masih rendahnya gaji guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Negara menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun menjadi biang keladi utamanya.
Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo membeberkan bahwa selama 22 tahun, Indonesia meraup keuntungan sebesar 436 miliar dolar AS. Namun ironisnya, dana yang bocor dan lari ke luar negeri mencapai 343 miliar dolar AS.
“Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini yang selalu membuat anggaran kita tidak cukup,” tegas Presiden dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Prabowo menyoroti adanya outflow of national wealth sejak era Orde Baru melalui modus under invoicing (manipulasi nilai ekspor). Banyak pengusaha nakal menjual komoditas dari perusahaan domestik ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh di bawah pasar. Selain itu, praktik under counting, transfer pricing, hingga penyelundupan membuat data transaksi yang di laporkan sering kali menyusut hingga 50 persen dari kondisi asli.
Sebagai langkah radikal untuk menghentikan kebocoran ini, Presiden Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Lewat aturan baru ini, pemerintah menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
Langkah ini di ambil guna memperketat pengawasan, memberantas pelarian devisa, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Selain membenahi tata kelola ekspor, sektor Bea Cukai juga masuk dalam radar reformasi total demi mendongkrak pendapatan negara setara dengan negara-negara tetangga.( Tim)
