JAKARTA-Amerika Serikat mengumumkan penghentian operasi blokade angkatan laut terhadap Iran setelah tercapainya kesepakatan yang ditujukan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan keputusan tersebut dilaksanakan atas instruksi Presiden, meski sejumlah armada militer AS masih ditempatkan untuk menjaga stabilitas kawasan.
Menanggapi perkembangan itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, untuk pertama kalinya menyampaikan sikap resminya sejak mulai menjabat pada Maret lalu. Ia menyebut telah menyetujui kesepakatan dengan Washington, walaupun mengakui masih terdapat perbedaan pandangan dengan pemerintah Amerika Serikat.
Menurut Khamenei, pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya keras mendorong lahirnya kesepakatan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pembicaraan langsung antara Teheran dan Washington di masa mendatang tidak dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap posisi pihak yang dianggap sebagai lawan.
Khamenei menjelaskan bahwa persetujuan itu diberikan setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menjamin kepentingan dan hak-hak rakyat Iran tetap menjadi prioritas dalam setiap proses perundingan.
Di Washington, Presiden Donald Trump menyatakan harapannya agar penghentian konflik tidak hanya berlaku dalam hubungan AS-Iran, tetapi juga dapat meredakan ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Kesepakatan yang dicapai kedua negara mencakup 14 butir utama. Beberapa poin penting di antaranya adalah pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, larangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran, serta rencana pendanaan rekonstruksi ekonomi Iran senilai US$300 miliar yang tidak mewajibkan kontribusi dari Amerika Serikat. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perjanjian final dalam jangka waktu 60 hari melalui kerangka nota kesepahaman (MoU).
Penandatanganan dokumen dilakukan secara virtual sehingga agenda seremoni yang semula direncanakan berlangsung di Swiss dibatalkan. Kendati demikian, delegasi kedua negara tetap dijadwalkan bertemu di Swiss guna membahas rincian teknis lanjutan.
Di dalam negeri AS, kebijakan tersebut memicu kritik dari sejumlah tokoh Partai Republik. Senator Bill Cassidy menilai isi perjanjian berpotensi melemahkan upaya menekan program nuklir Iran dan justru memberikan keuntungan strategis bagi Teheran.
Sebaliknya, Wakil Presiden JD Vance membela langkah pemerintah dengan menegaskan bahwa Iran tidak akan memperoleh manfaat ekonomi maupun pelonggaran sanksi sebelum membuktikan penghentian dukungan terhadap kelompok proksi serta memusnahkan cadangan uranium yang telah diperkaya.
Vance juga melontarkan kritik terhadap sejumlah pejabat Israel yang menolak kesepakatan tersebut. Menurutnya, hubungan dengan Amerika Serikat tetap menjadi faktor penting bagi keamanan Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan komitmennya menjaga hubungan erat dengan Washington. Meskipun demikian, situasi keamanan di kawasan belum sepenuhnya mereda karena bentrokan antara Israel dan Hizbullah masih berlangsung dan dilaporkan menyebabkan korban jiwa di Lebanon.(*)
