Ada satu pemandangan yang selalu menarik dalam birokrasi Indonesia: ketika sapu akhirnya keluar dari gudang. Setelah satu setengah tahun mengamati, menilai, dan mungkin sesekali mengelus dada, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengayunkan sapu itu ke Badan Gizi Nasional (BGN). Hasilnya tidak tanggung-tanggung. Tiga pejabat puncak sekaligus tersapu dari kursi mereka.
Dalam dunia sepak bola, pergantian pelatih biasanya terjadi setelah tim berkali-kali kalah. Dalam birokrasi, pergantian pejabat biasanya terjadi setelah kata-kata seperti “evaluasi”, “penyegaran”, dan “penguatan tata kelola” mulai lebih sering terdengar daripada laporan keberhasilan.
Publik tentu paham bahwa bahasa resmi pemerintah memiliki kamus tersendiri. Jika di sebut “penyegaran”, jangan bayangkan pejabat lama sedang di beri es teh manis. Biasanya ada sesuatu yang dianggap tidak lagi segar.
Yang menarik, BGN bukan lembaga sembarangan. Ia adalah jantung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek unggulan yang di gadang-gadang akan membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Namun rupanya, ketika makanan bergizi sedang di bagikan ke anak-anak, ada persoalan lain yang ikut tumbuh di dapur birokrasi.
Sorotan terhadap kedisiplinan SOP, tata kelola organisasi, hingga pengawasan mutu makanan menunjukkan bahwa urusan gizi ternyata tidak cukup hanya dengan menghitung protein, karbohidrat, dan vitamin. Ada satu nutrisi yang sering langka dalam birokrasi: disiplin.
Lebih menarik lagi, muncul kabar mengenai dugaan jual beli titik dapur MBG dan SPPG yang kini masih di audit. Jika benar terjadi, maka ini adalah inovasi yang tidak pernah masuk dalam buku panduan gizi. Di saat pemerintah ingin membagikan makanan bergizi kepada rakyat, ada pihak yang di duga melihat dapur sebagai ladang transaksi.
Fenomena semacam ini bukan barang baru. Di negeri ini, setiap program besar sering kali melahirkan dua jenis antrean. Antrean pertama adalah masyarakat yang berharap mendapatkan manfaat. Antrean kedua adalah mereka yang berharap mendapatkan keuntungan.
Karena itu, langkah Presiden mencopot tiga pejabat sekaligus bisa di baca sebagai pesan sederhana namun keras: program boleh besar, anggaran boleh triliunan, tetapi kursi pejabat tetap tidak kebal evaluasi.
Tentu saja pergantian nama di papan jabatan bukanlah solusi otomatis. Sejarah birokrasi Indonesia mengajarkan bahwa mengganti pemain tidak selalu mengubah permainan. Kadang masalahnya bukan pada orang, melainkan pada budaya kerja yang terlalu lama membiarkan kelalaian di anggap biasa dan pengawasan dianggap formalitas.
Kini tantangan berada di tangan pimpinan baru BGN. Publik tidak membutuhkan sekadar pergantian foto di ruang rapat atau kartu nama yang baru di cetak. Yang di butuhkan adalah perbaikan nyata dalam pengelolaan program yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.
Sebab pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal menu di atas piring. Ia adalah soal kepercayaan publik. Dan seperti makanan yang baik, kepercayaan hanya bisa tumbuh jika dapurnya bersih.
Jika dapur mulai di penuhi aroma kelalaian, maka tidak ada pilihan selain membersihkannya. Dan tampaknya, pekan ini Presiden sedang memegang sapu itu sendiri.(*)
